Rumah Dinas TNI Jadi Markas Judi Online, KSAD Maruli Akui Kesal dengan Cara Kasus Ini Diekspos: “Tapi Ya Sudah”
Kasus rumah dinas TNI AD di Kompleks Perumahan Angkatan Darat (KPAD) Cijantung, Jakarta Timur, yang diduga dijadikan markas judi online (judol) menjadi sorotan publik. Bukan hanya karena aktivitas ilegal tersebut diduga berlangsung di lingkungan perumahan milik institusi militer, tetapi juga karena pernyataan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengenai cara kasus itu diekspos ke publik.
Kasus ini terungkap setelah warga mencurigai adanya aktivitas tidak biasa di salah satu rumah dinas. Pengungkapan tersebut kemudian mengarah pada temuan sejumlah komputer yang diduga digunakan untuk menjalankan operasional judi online.
Peristiwa ini memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana rumah dinas yang diperuntukkan bagi prajurit aktif bisa diduga disalahgunakan menjadi tempat kegiatan ilegal.
Dalam keterangannya, Maruli menegaskan bahwa TNI AD tidak akan melindungi personel yang terbukti terlibat dalam praktik melanggar hukum. Ia bahkan mengakui bahwa kasus tersebut merupakan hal yang memalukan bagi institusinya.
“Enggak mungkin melindungi hal yang seperti itu, ini justru hal yang sangat memalukan buat kami,” demikian pernyataan Maruli sebagaimana dikutip dari video Kompas.
Namun, pernyataan KSAD itu tidak berhenti di situ. Maruli juga menyinggung cara kasus tersebut diekspos kepada publik.
“Tapi cara mereka mengekspos saya kira kita juga agak kesal memang, tapi ya sudah,” ujarnya.
Pernyataan tersebut kemudian menjadi perhatian karena muncul di tengah sorotan masyarakat terhadap dugaan penyalahgunaan fasilitas militer untuk aktivitas perjudian daring.
Di satu sisi, Maruli menegaskan bahwa institusi TNI AD tidak akan melindungi pihak yang terbukti bersalah. Di sisi lain, ia mengungkapkan rasa kesal terhadap cara kasus tersebut dipublikasikan.
Pernyataan itu memunculkan pertanyaan yang lebih luas: apakah yang menjadi persoalan adalah cara informasi tersebut disampaikan kepada masyarakat, atau justru bagaimana aktivitas yang diduga ilegal itu bisa berlangsung di rumah dinas militer?
Dalam perkembangan kasus ini, Letkol Inf Arman, yang disebut menjabat sebagai Kasi Intel Gartap 1/Jakarta, dilaporkan telah ditahan oleh Pomdam Jaya terkait perkara tersebut. Namun, penahanan merupakan bagian dari proses hukum dan tidak dengan sendirinya membuktikan kesalahan seseorang.
Maruli juga menyebut rumah dinas tersebut disewakan kepada warga sipil dan kemudian diduga disalahgunakan menjadi markas judi online. Keterangan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas penyewaan, bagaimana aktivitas itu berlangsung, serta sejauh mana keterlibatan setiap pihak tetap perlu dibuktikan melalui penyelidikan dan proses hukum.
Pada prinsipnya, rumah dinas militer merupakan fasilitas yang penggunaannya terikat pada ketentuan institusi. Fasilitas tersebut disediakan untuk mendukung kebutuhan prajurit sesuai peruntukannya, bukan untuk dialihkan secara bebas kepada masyarakat umum tanpa dasar dan izin yang sah.
Karena itu, apabila benar terjadi penyewaan yang melanggar aturan hingga rumah dinas digunakan sebagai tempat operasional judi online, persoalannya bukan sekadar pelanggaran administrasi. Kasus tersebut juga menyangkut pengawasan fasilitas negara dan tanggung jawab pihak-pihak yang memiliki akses terhadapnya.
Kejadian ini mengingatkan publik pada istilah hiding in plain sight, yakni menyembunyikan sesuatu di tempat yang terlihat biasa atau justru dianggap tidak mencurigakan. Dalam konteks ini, keberadaan fasilitas di lingkungan militer dapat memunculkan pertanyaan mengenai apakah lokasi tersebut dimanfaatkan karena dianggap lebih aman dari kecurigaan.
Meski demikian, dugaan mengenai motif para pelaku tidak boleh dianggap sebagai fakta sebelum didukung hasil penyelidikan.
Yang tidak kalah penting, pengungkapan kasus ini menunjukkan perlunya pengawasan yang efektif terhadap penggunaan fasilitas milik institusi. Ketika sebuah tempat yang seharusnya diperuntukkan bagi kepentingan prajurit diduga digunakan untuk aktivitas ilegal, masyarakat tentu berhak mempertanyakan bagaimana pengawasan dan pengendalian internal dijalankan.
Rasa kesal terhadap cara pemberitaan suatu perkara merupakan hal yang berbeda dari persoalan substansi kasusnya. Kritik terhadap pemberitaan dapat disampaikan, tetapi dugaan pelanggaran hukum tetap harus diperiksa secara transparan dan ditindak sesuai ketentuan.
Pada akhirnya, publik tidak hanya menunggu penjelasan mengenai bagaimana rumah dinas tersebut bisa digunakan sebagai markas judi online. Masyarakat juga menanti kepastian bahwa proses hukum berjalan secara adil, siapa pun pihak yang nantinya terbukti bertanggung jawab.
Sebab, ukuran ketegasan sebuah institusi bukan semata-mata pernyataan bahwa pelanggaran tidak akan ditoleransi, melainkan juga konsistensi dalam mengungkap fakta, menindak pihak yang terbukti bersalah, dan memperbaiki sistem pengawasan agar kejadian serupa tidak terulang.
