Dapur Program Makan Bergizi Gratis di Lombok Tengah Digembok Pemilik Lahan, Sewa 7 Bulan Belum Dibayar
Sebuah dapur yang digunakan untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, menjadi sorotan publik setelah operasionalnya mendadak dihentikan.
Lokasi dapur tersebut dilaporkan digembok oleh pemilik lahan pada Kamis (5/3/2026). Kejadian itu membuat para pekerja yang sedang beraktivitas di tempat tersebut tidak dapat melanjutkan pekerjaan mereka dan terpaksa meninggalkan lokasi.
Peristiwa tersebut pertama kali ramai dibicarakan setelah video yang memperlihatkan kondisi dapur MBG digembok beredar luas di media sosial. Video itu dilaporkan berasal dari akun TikTok jenwarta dan dengan cepat menarik perhatian masyarakat.
Dalam rekaman yang beredar, terlihat pintu bangunan dapur tertutup rapat dengan gembok, sementara sejumlah pekerja tampak kebingungan karena tidak bisa melanjutkan aktivitas memasak dan persiapan makanan.
Persoalan Sewa Lahan Jadi Pemicu
Berdasarkan keterangan yang beredar, penutupan lokasi dapur MBG tersebut dipicu oleh masalah tunggakan pembayaran sewa lahan.
Pemilik lahan mengungkapkan bahwa pihak mitra pengelola program MBG belum melunasi kewajiban pembayaran sewa selama sekitar tujuh bulan.
Menurutnya, sejak awal pihak keluarga telah mencoba melakukan komunikasi dengan pengelola program agar masalah tersebut dapat diselesaikan secara baik-baik.
Namun hingga berbulan-bulan berlalu, pemilik lahan mengaku tidak menerima kejelasan terkait pembayaran yang menjadi haknya.
“Sampai sekarang pembayaran sewa belum juga kami terima secara penuh selama tujuh bulan. Kami sudah berusaha menghubungi pihak pengelola, tetapi tidak mendapatkan tanggapan yang jelas,” ujar pemilik lahan saat menjelaskan situasi tersebut.
Ia juga menyampaikan bahwa kondisi tersebut membuat keluarganya merasa kecewa sekaligus geram karena tidak ada kepastian mengenai penyelesaian kewajiban pembayaran.
Pemilik Lahan Ambil Langkah Tegas
Merasa tidak mendapatkan kepastian setelah berulang kali mencoba berkomunikasi, pemilik lahan akhirnya mengambil tindakan tegas dengan menutup akses bangunan dapur tersebut.
Langkah menggembok pintu lokasi dipilih sebagai bentuk protes terhadap pihak mitra pengelola yang dinilai belum menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan tunggakan sewa.
Pemilik lahan menyebut keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan berbagai hal dan berdiskusi dengan keluarga, termasuk ibunya yang juga mengetahui persoalan tersebut.
Menurutnya, langkah itu diambil bukan untuk menghambat program yang berjalan, melainkan sebagai upaya agar pihak pengelola segera memberikan kejelasan mengenai kewajiban pembayaran yang tertunda.
Pekerja Terpaksa Hentikan Aktivitas
Akibat penutupan lokasi tersebut, para pekerja yang biasanya menjalankan aktivitas memasak dan menyiapkan makanan dalam program MBG tidak dapat melanjutkan pekerjaan mereka.
Beberapa pekerja dilaporkan terpaksa meninggalkan lokasi karena akses masuk ke dapur sudah tertutup.
Situasi ini menimbulkan kebingungan bagi para pekerja yang sebelumnya menjalankan tugas rutin di dapur tersebut.
Sejumlah warga sekitar juga ikut menyaksikan kejadian itu dan mulai mempertanyakan kelanjutan operasional program MBG di wilayah tersebut.
Warga Ikut Soroti Kejadian
Peristiwa penggembokan dapur MBG itu pun menjadi perhatian masyarakat sekitar.
Warga menilai bahwa persoalan tersebut perlu segera diselesaikan agar tidak berdampak pada program yang seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat.
Program MBG sendiri dikenal sebagai salah satu inisiatif yang bertujuan menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat, khususnya bagi kelompok yang membutuhkan.
Karena itu, terhentinya operasional dapur di wilayah tersebut menimbulkan kekhawatiran mengenai kelangsungan program di lokasi tersebut.
Belum Ada Klarifikasi dari Pengelola
Hingga saat ini, pihak mitra pengelola dapur MBG di wilayah tersebut belum memberikan keterangan resmi terkait persoalan tunggakan sewa lahan yang menjadi penyebab penutupan lokasi.
Belum diketahui secara pasti bagaimana langkah yang akan diambil oleh pengelola untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Masyarakat berharap ada solusi yang dapat segera dicapai agar kegiatan dapur MBG dapat kembali berjalan seperti semula.
Harapan Penyelesaian Secara Baik
Kasus ini menjadi pengingat pentingnya komunikasi yang baik antara pemilik lahan dan pihak pengelola dalam setiap kerja sama yang melibatkan penggunaan properti.
Penyelesaian masalah secara terbuka dan transparan dinilai menjadi langkah penting agar tidak menimbulkan konflik yang berujung pada terhentinya kegiatan yang berdampak pada masyarakat luas.
Sejumlah warga berharap persoalan ini dapat diselesaikan secara damai melalui kesepakatan antara kedua belah pihak.
Dengan demikian, operasional dapur MBG di wilayah Pringgarata dapat kembali berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
Hingga kini, perkembangan lebih lanjut mengenai penyelesaian masalah tersebut masih dinantikan oleh warga sekitar maupun para pekerja yang sebelumnya beraktivitas di dapur program tersebut.
