Polisi PJR Polda Sumsel Dianiaya saat Tindak Pelanggaran Parkir di Palembang, Pengendara Wanita Dilaporkan ke SPKT

Sebuah insiden dugaan perlawanan terhadap petugas terjadi di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Seorang anggota Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Selatan, Bripka Renaldi Sandes, dilaporkan mengalami perlakuan tidak menyenangkan hingga kekerasan fisik saat menjalankan tugas penegakan hukum lalu lintas.

Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis (26/2/2026) sekitar pukul 09.00 WIB di Jalan Ahmad Yani, Palembang. Lokasi kejadian berada di depan halte Sekolah Muhammadiyah, yang diketahui memiliki rambu larangan parkir.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, insiden bermula ketika Bripka Renaldi yang merupakan personel Sat PJR Ditlantas Polda Sumsel tengah melakukan patroli rutin. Saat melintas di kawasan tersebut, ia mendapati sebuah mobil Daihatsu Sigra terparkir tepat di area yang dilarang, yakni di depan halte sekolah.

Petugas kemudian mengambil langkah penindakan sesuai prosedur. Menggunakan perangkat tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) handheld, Bripka Renaldi melakukan pendataan pelanggaran dan memproses penilangan secara elektronik di lokasi kejadian.

Namun, situasi berubah ketika pengemudi mobil berinisial FKM (atau RKM), yang diketahui merupakan warga Seberang Ulu, tidak menerima tindakan tersebut. Alih-alih mengikuti prosedur dan menerima barcode tilang elektronik, pengendara tersebut disebut merespons dengan emosi.

🛒 Beli di Shopee 🛒 Beli di Tiktok 🛒 Beli di Lazada

Menurut keterangan yang beredar, pengemudi wanita itu menolak ditilang dan mulai merekam interaksi dengan petugas menggunakan telepon genggamnya. Dalam rekaman yang kemudian menjadi barang bukti, ia terdengar melontarkan sejumlah kata-kata kasar dalam bahasa daerah kepada petugas yang sedang menjalankan tugas.

Beberapa kata yang disebutkan di antaranya bermakna penghinaan dan merendahkan. Situasi yang awalnya hanya sebatas penindakan pelanggaran parkir pun berkembang menjadi perdebatan di tempat umum.

Ketegangan memuncak ketika pengendara tersebut diduga melakukan kontak fisik terhadap Bripka Renaldi. Dalam video yang beredar, terlihat adanya gerakan tangan yang mengarah ke kepala petugas. Dugaan tindakan tersebut kemudian dikategorikan sebagai bentuk perlawanan terhadap aparat yang sedang bertugas secara sah.

Meski mendapat perlakuan demikian, Bripka Renaldi tidak melakukan tindakan balasan di lokasi. Ia tetap menjalankan prosedur sesuai aturan dan memilih menempuh jalur hukum atas insiden yang dialaminya.

Berbekal rekaman video yang memperlihatkan peristiwa tersebut, Bripka Renaldi melaporkan kejadian itu ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Sumatera Selatan. Laporan tersebut dibuat sebagai langkah resmi untuk menindaklanjuti dugaan penghinaan dan kekerasan terhadap petugas.

Dalam laporan itu, terlapor diduga melanggar Pasal 212 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang perlawanan terhadap pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah. Selain itu, terdapat pula dugaan pelanggaran Pasal 348 KUHP terkait perbuatan kekerasan.

Kasus ini kini dalam penanganan penyidik untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pihak kepolisian akan mendalami kronologi kejadian, memeriksa saksi-saksi, serta menelaah bukti rekaman video yang telah diserahkan.

Peristiwa tersebut menjadi sorotan publik, khususnya terkait kepatuhan terhadap aturan lalu lintas dan etika dalam berinteraksi dengan aparat penegak hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, setiap warga negara berkewajiban menaati rambu dan peraturan lalu lintas yang berlaku.

Pelanggaran parkir di area terlarang, terlebih di depan fasilitas umum seperti halte sekolah, dapat mengganggu ketertiban dan keselamatan pengguna jalan lain. Oleh karena itu, penindakan melalui sistem ETLE handheld merupakan bagian dari upaya penegakan hukum yang lebih transparan dan akuntabel.

Di sisi lain, aparat penegak hukum yang sedang menjalankan tugas resmi juga dilindungi oleh undang-undang. Setiap bentuk perlawanan, penghinaan, maupun kekerasan terhadap petugas dapat diproses secara pidana.

Pengamat hukum menilai, kasus seperti ini seharusnya menjadi pembelajaran bagi seluruh pengguna jalan. Ketika menerima penindakan atas pelanggaran lalu lintas, jalur yang tepat untuk menyampaikan keberatan adalah melalui mekanisme hukum yang tersedia, bukan dengan tindakan emosional.

Selain berpotensi memperpanjang persoalan, reaksi yang tidak terkendali justru dapat memperberat konsekuensi hukum. Dari yang semula hanya berupa pelanggaran administrasi lalu lintas, perkara dapat berkembang menjadi tindak pidana jika terdapat unsur kekerasan atau perlawanan terhadap petugas.

Hingga kini, belum ada pernyataan resmi lanjutan terkait status hukum terlapor. Namun, pihak kepolisian memastikan bahwa setiap laporan masyarakat, termasuk yang melibatkan anggota Polri sebagai korban, akan diproses sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.

Insiden di Jalan Ahmad Yani Palembang tersebut menjadi pengingat penting bahwa ketertiban berlalu lintas bukan hanya soal kepatuhan terhadap rambu, tetapi juga soal sikap saling menghormati antara warga dan aparat. Penegakan hukum yang berjalan baik membutuhkan kerja sama serta kesadaran bersama.

Masyarakat diharapkan tetap tenang dan tidak berspekulasi berlebihan sebelum proses hukum selesai. Aparat penegak hukum pun diharapkan terus menjalankan tugas secara profesional dan humanis, sehingga kepercayaan publik terhadap institusi tetap terjaga.

Kasus ini akan terus dipantau perkembangannya, termasuk hasil penyelidikan dan kemungkinan penetapan status hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat.