Ketua DPD RI Dorong Partisipasi Publik Dukung Pendanaan Program MBG

Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Sultan Bachtiar Najamudin, menyampaikan gagasan agar masyarakat dapat berkontribusi secara sukarela untuk membantu pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurutnya, keterlibatan warga dalam bentuk donasi atau dukungan dana bisa menjadi alternatif tambahan di tengah keterbatasan fiskal negara. Ia menilai, semangat gotong royong yang menjadi karakter bangsa dapat dioptimalkan guna menjaga keberlanjutan program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Sultan berpandangan bahwa kebutuhan anggaran untuk program pemenuhan gizi cukup besar, sementara ruang keuangan negara memiliki batasan. Dalam konteks tersebut, partisipasi publik dinilai dapat menjadi bentuk kolaborasi nasional antara pemerintah dan masyarakat.

Ia menegaskan bahwa usulan tersebut bukan dimaksudkan untuk mengalihkan tanggung jawab negara, melainkan sebagai upaya memperkuat program agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas. Dengan dukungan tambahan dari masyarakat, ia berharap program MBG tetap berjalan optimal dan menjangkau kelompok sasaran secara berkelanjutan.

Gagasan tersebut segera memicu perbincangan di ruang publik. Sebagian kalangan menilai ajakan itu selaras dengan nilai solidaritas sosial dan budaya gotong royong yang telah lama hidup di tengah masyarakat Indonesia. Dukungan kolektif dianggap mampu memperkuat program yang menyasar kebutuhan dasar, terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan.

Namun, di sisi lain, muncul pula pandangan kritis yang mempertanyakan aspek teknis dan tata kelola. Sejumlah pihak menyoroti pentingnya kejelasan mekanisme penghimpunan dana, transparansi pengelolaan, serta akuntabilitas penggunaan anggaran jika partisipasi publik benar-benar diterapkan.

Program Makan Bergizi Gratis sendiri dirancang sebagai salah satu kebijakan strategis untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan nutrisi anak sekolah dan kelompok rentan, program ini diharapkan berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang.

Karena menyangkut kebutuhan dasar dan hak masyarakat, pembiayaan program tersebut menjadi perhatian luas. Perdebatan yang muncul menunjukkan besarnya kepedulian publik terhadap keberlanjutan dan tata kelola kebijakan yang menyentuh langsung hajat hidup orang banyak.

Hingga kini, usulan tersebut masih sebatas wacana dan belum disertai rincian teknis mengenai implementasinya. Diskursus mengenai peran negara dan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan program sosial pun diperkirakan akan terus berkembang seiring pembahasan lebih lanjut di tingkat kebijakan.

✕

🛒 Donasi penulis 🎵 Donasi video