Gubernur Kaltim Klarifikasi Pengadaan Lexus Rp 8,5 Miliar, Mobil Disiagakan di Jakarta untuk Dukung Kegiatan IKN

Samarinda – Kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terkait pengadaan mobil dinas mewah kembali menjadi sorotan publik. Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, akhirnya memberikan penjelasan resmi setelah muncul kritik luas mengenai pembelian kendaraan dinas merek Lexus tipe Lexus LM350h yang disebut-sebut bernilai sekitar Rp 8,5 miliar.

Isu ini menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat, terutama karena nominal anggaran yang dinilai fantastis untuk sebuah kendaraan operasional kepala daerah. Berbagai tanggapan bermunculan di media sosial maupun ruang-ruang diskusi publik, mempertanyakan urgensi pembelian mobil dengan harga miliaran rupiah tersebut.

Tidak Digunakan di Kaltim

Menanggapi polemik yang berkembang, Rudy Mas’ud menegaskan bahwa kendaraan tersebut tidak digunakan untuk aktivitas hariannya di wilayah Kalimantan Timur. Ia menyebut hingga saat ini dirinya belum menggunakan mobil dinas baru untuk operasional di daerah.

Menurutnya, untuk kegiatan lapangan seperti kunjungan kerja, peninjauan proyek, maupun aktivitas pemerintahan sehari-hari di Kaltim, ia masih mengandalkan kendaraan pribadi.

“Mobil itu tidak dipakai di Kaltim. Untuk kegiatan di daerah, saya tetap menggunakan kendaraan pribadi,” jelasnya dalam keterangan kepada awak media.

Pernyataan tersebut sekaligus menjawab spekulasi bahwa mobil mewah itu telah beroperasi di jalan-jalan Samarinda atau wilayah lain di provinsi tersebut.

Disiagakan di Jakarta

Rudy menjelaskan, kendaraan dinas tersebut ditempatkan di Jakarta untuk mendukung kegiatan kedinasan di ibu kota. Keputusan itu, menurutnya, berkaitan dengan meningkatnya intensitas aktivitas Pemerintah Provinsi Kaltim di tingkat nasional, terutama setelah wilayahnya ditetapkan sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN).

Sebagai daerah yang kini menjadi pusat perhatian nasional dan internasional, Kaltim disebutnya kerap menerima kunjungan pejabat tinggi negara, investor, hingga delegasi mancanegara. Oleh karena itu, ia menilai diperlukan kendaraan yang representatif untuk menunjang mobilitas serta menjaga citra daerah.

“Kaltim sekarang adalah etalase Indonesia karena IKN. Tamu-tamu penting sering datang dan banyak agenda dilakukan di Jakarta. Kendaraan itu disiapkan untuk mendukung kegiatan tersebut,” ujarnya.

Menurutnya, keberadaan mobil di Jakarta lebih strategis karena banyak agenda koordinasi pemerintahan, rapat nasional, serta pertemuan lintas kementerian yang berlangsung di sana.

Dinilai Sesuai Aturan

Terkait kritik soal harga, Rudy menegaskan bahwa pengadaan kendaraan tersebut telah mengikuti ketentuan yang berlaku. Ia menyebut pembelian telah mengacu pada Permendagri Nomor 7 Tahun 2006 yang mengatur batasan kapasitas mesin kendaraan dinas kepala daerah.

Dalam regulasi tersebut, kendaraan jenis sedan dibatasi maksimal 3.000 cc dan jenis jeep maksimal 4.200 cc. Menurut Rudy, spesifikasi mobil yang dibeli masih berada dalam koridor aturan tersebut.

“Secara regulasi tidak ada yang dilanggar. Spesifikasi kendaraan sudah sesuai ketentuan,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa pengadaan telah melalui prosedur administrasi yang berlaku, termasuk mekanisme perencanaan dan penganggaran di lingkungan pemerintah daerah.

“Ada Rupa Ada Harga”

Soal nilai pengadaan yang mencapai Rp 8,5 miliar, Rudy memberikan tanggapan lugas. Ia menilai harga kendaraan sebanding dengan kualitas, fitur keamanan, serta kenyamanan yang ditawarkan.

“Persoalan harga, ada rupa ada harga,” ucapnya singkat.

Pernyataan tersebut kemudian memicu diskusi lanjutan di ruang publik. Sebagian pihak menilai kendaraan dengan standar tinggi memang diperlukan untuk menunjang mobilitas kepala daerah, terutama dalam konteks diplomasi dan representasi daerah di level nasional maupun internasional. Namun, tidak sedikit pula yang menilai langkah tersebut kurang sensitif terhadap kondisi ekonomi masyarakat.

Perdebatan Publik

Polemik ini kembali menghidupkan perdebatan klasik mengenai batas antara kebutuhan jabatan dan empati terhadap penggunaan anggaran negara. Di satu sisi, kepala daerah memang memiliki tanggung jawab representatif, terutama ketika membawa nama provinsi dalam forum resmi. Di sisi lain, masyarakat berharap penggunaan anggaran dilakukan secara efisien dan proporsional.

Sejumlah pengamat kebijakan publik menilai transparansi menjadi kunci utama dalam meredam polemik semacam ini. Selama proses pengadaan dilakukan sesuai regulasi, terbuka, dan dapat diaudit, maka keputusan tersebut secara administratif dapat dipertanggungjawabkan. Namun, aspek persepsi publik tetap menjadi tantangan tersendiri.

Apalagi, Kaltim saat ini berada dalam sorotan nasional sebagai wilayah penyangga sekaligus lokasi pembangunan IKN. Setiap kebijakan pemerintah daerah berpotensi mendapat perhatian lebih luas dibanding sebelumnya.

Tantangan Representasi di Era IKN

Penetapan IKN di Kaltim memang membawa konsekuensi besar bagi pemerintah daerah. Selain peningkatan infrastruktur dan investasi, ada pula tuntutan untuk meningkatkan standar pelayanan serta citra daerah.

Dalam konteks itu, pemerintah provinsi berargumen bahwa sarana pendukung kegiatan kepala daerah, termasuk kendaraan dinas, menjadi bagian dari kebutuhan operasional yang harus disesuaikan dengan dinamika baru.

Namun, publik tetap berharap agar kebijakan semacam ini diiringi dengan komunikasi yang lebih proaktif sejak awal. Penjelasan yang disampaikan setelah muncul kritik dinilai sebagian pihak seharusnya bisa dilakukan lebih dini agar tidak menimbulkan kesan tertutup.

Transparansi dan Akuntabilitas

Hingga kini, Pemprov Kaltim menegaskan bahwa pengadaan mobil dinas tersebut sah secara hukum dan administratif. Pemerintah juga memastikan bahwa anggaran telah disusun sesuai mekanisme yang berlaku dalam sistem keuangan daerah.

Meski demikian, perdebatan kemungkinan belum akan mereda dalam waktu dekat. Di tengah sorotan publik terhadap belanja pemerintah, setiap pengeluaran bernilai besar akan selalu menjadi perhatian.

Kasus ini sekaligus menjadi cerminan bagaimana kebijakan publik di era keterbukaan informasi harus mempertimbangkan tidak hanya aspek legalitas, tetapi juga sensitivitas sosial. Representasi jabatan memang penting, tetapi persepsi masyarakat terhadap penggunaan uang negara juga tidak kalah krusial.

Dengan klarifikasi yang telah disampaikan, bola kini berada di tangan publik untuk menilai apakah pengadaan kendaraan dinas tersebut merupakan kebutuhan strategis dalam konteks IKN, atau justru menjadi simbol kemewahan yang memicu kontroversi di tengah tuntutan efisiensi anggaran.

✕

🛒 Donasi penulis 🎵 Donasi video