Gaji Guru Honorer Disorot Usai Muncul Perbandingan dengan Sopir Program MBG, Ini Catatan Pentingnya

Dunia pendidikan Indonesia kembali menghadirkan ruang refleksi yang penting untuk kita renungkan bersama. Bukan untuk saling menyalahkan, melainkan untuk melihat apakah kebijakan yang ada sudah benar-benar sejalan dengan rasa keadilan dan tujuan jangka panjang pendidikan nasional.

Belakangan ini, muncul perbincangan publik terkait perbandingan penghasilan guru honorer dengan sopir dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Isu ini menjadi perhatian bukan karena merendahkan profesi tertentu, melainkan karena memunculkan pertanyaan tentang proporsi, prioritas, dan keseimbangan kebijakan.

Guru honorer selama ini memegang peran sentral dalam dunia pendidikan. Mereka menempuh pendidikan bertahun-tahun, memiliki kualifikasi akademik, mengikuti pelatihan, serta mengemban tanggung jawab besar dalam membentuk karakter dan masa depan peserta didik. Di sisi lain, mereka juga dihadapkan pada tuntutan administrasi dan target pembelajaran yang tidak ringan. Namun dalam praktiknya, kesejahteraan yang diterima masih jauh dari kata ideal, bahkan sering kali tidak menentu.

Sementara itu, Program MBG hadir dengan tujuan yang sangat mulia: memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang layak agar bisa belajar dengan lebih baik. Para sopir MBG memegang peran penting dalam rantai distribusi program ini. Tanpa mereka, tujuan program tentu sulit tercapai. Artinya, setiap peran dalam program tersebut sama-sama penting dan patut dihargai.

Yang kemudian menjadi bahan diskusi adalah sumber anggaran dan skala prioritasnya. MBG diketahui menggunakan anggaran dari sektor pendidikan, sehingga wajar jika sebagian masyarakat mempertanyakan bagaimana keseimbangan alokasi dana tersebut, khususnya terkait kesejahteraan tenaga pendidik yang selama ini menjadi tulang punggung sistem pendidikan.

Di sinilah ruang evaluasi kebijakan menjadi penting. Guru dituntut untuk profesional, adaptif, dan inovatif, namun pada saat yang sama sering kali dihadapkan pada keterbatasan anggaran ketika berbicara soal hak dan kesejahteraan. Kondisi ini bukan sekadar soal angka gaji, melainkan soal penghargaan terhadap peran strategis guru dalam pembangunan sumber daya manusia.

Jika Indonesia bercita-cita melahirkan Generasi Emas 2045, maka perhatian terhadap gizi anak dan kesejahteraan guru seharusnya berjalan beriringan, bukan dipertentangkan. Anak yang sehat membutuhkan guru yang sejahtera agar proses belajar mengajar berlangsung optimal.

Perbincangan ini seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk menyempurnakan kebijakan, memastikan bahwa program sosial berjalan efektif tanpa mengorbankan martabat dan kesejahteraan profesi pendidik.

Karena pada akhirnya, pendidikan yang kuat tidak hanya dibangun dari program yang baik, tetapi juga dari orang-orang yang mengabdi di dalamnya dengan rasa aman, dihargai, dan dimanusiakan.