Ditangkap Polisi? Ini Hak Tersangka yang Wajib Kamu Ketahui Menurut KUHAP dan KUHAP Baru

Ditangkap polisi adalah situasi yang bisa membuat siapa pun panik. Bahkan orang yang merasa tidak bersalah pun sering kali langsung gemetar, bingung harus berbuat apa, dan takut salah bicara. Dalam kondisi tertekan, banyak orang akhirnya pasrah, menuruti semua perintah, bahkan mengorbankan hak-haknya sendiri tanpa sadar.

Padahal, hukum acara pidana di Indonesia—baik KUHAP yang berlaku saat ini maupun prinsip KUHAP baru—secara tegas menempatkan perlindungan hak tersangka sebagai fondasi utama penegakan hukum. Polisi bukan musuh masyarakat, dan tersangka bukan objek yang bisa diperlakukan sewenang-wenang. Negara hukum justru diuji dari caranya memperlakukan orang yang sedang berhadapan dengan hukum.

Artikel ini akan membahas secara lengkap dan mudah dipahami tentang hak-hak tersangka saat ditangkap polisi, dasar hukumnya, serta apa yang seharusnya dilakukan agar proses hukum berjalan adil dan manusiawi.

Mengapa Penting Memahami Hak Saat Ditangkap Polisi?

Banyak pelanggaran hukum justru terjadi bukan karena niat jahat aparat, tetapi karena ketidaktahuan masyarakat. Saat seseorang tidak tahu haknya, ia cenderung:

✅Takut bertanya

✅Takut menolak

✅Takut meminta pendamping hukum

✅Takut melapor meski diperlakukan tidak adil

Padahal, penegakan hukum yang baik membutuhkan dua pihak yang sama-sama paham aturan: aparat yang profesional dan warga yang sadar hukum.

KUHAP dibuat bukan untuk melindungi penjahat, melainkan untuk melindungi semua warga negara dari kesewenang-wenangan, sekaligus memastikan keadilan ditegakkan secara sah.

1. Hak Mengetahui Alasan Penangkapan (Pasal 50 KUHAP)

Hak pertama dan paling mendasar saat ditangkap polisi adalah hak untuk tahu alasan penangkapan.

Apa Kata Hukum?

Pasal 50 KUHAP menyatakan bahwa:

> Tersangka berhak segera diperiksa dan diberitahu secara jelas tentang apa sangkaan yang dikenakan kepadanya.

Artinya:

🇲🇨Polisi wajib menjelaskan mengapa seseorang ditangkap

🇲🇨Harus ada dugaan tindak pidana yang jelas

🇲🇨Penangkapan tanpa penjelasan adalah cacat hukum

Jika seseorang ditangkap tanpa diberi tahu alasannya, itu bukan sekadar prosedur yang kurang sopan, tetapi pelanggaran hukum acara pidana.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia sebenarnya sudah sangat maju dalam melindungi warga. Tantangannya bukan pada aturannya, tetapi pada konsistensi penerapan di lapangan.

2. Hak Memberikan Keterangan Secara Bebas (Pasal 52 KUHAP)

Dalam proses pemeriksaan, tersangka tidak boleh dipaksa mengaku.

Dasar Hukum:

Pasal 52 KUHAP menegaskan bahwa:

> Tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik.

“Bebas” di sini berarti:

🇲🇨Tanpa tekanan fisik

🇲🇨Tanpa ancaman

🇲🇨Tanpa intimidasi

🇲🇨Tanpa manipulasi psikologis

Pengakuan yang diperoleh melalui paksaan tidak sah secara hukum dan bisa dibatalkan di pengadilan.

Fakta Penting:

Dalam praktik modern, alat bukti utama bukan pengakuan, melainkan:

🇲🇨Keterangan saksi

🇲🇨Alat bukti surat

🇲🇨Barang bukti

🇲🇨Petunjuk

Pengakuan hanyalah pelengkap, bukan penentu utama.

Semakin aparat mengandalkan bukti objektif, semakin kuat pula legitimasi penegakan hukum di mata publik.

3. Hak Didampingi Penasihat Hukum (Pasal 54 dan 56 KUHAP)

Ini adalah hak yang paling sering diabaikan karena dianggap “ribet” atau “takut memperparah keadaan”.

Padahal justru sebaliknya.

Dasar Hukum:

✅Pasal 54 KUHAP:

Setiap tersangka berhak didampingi penasihat hukum sejak tahap penyidikan.

✅Pasal 56 KUHAP:

Jika terancam pidana 5 tahun atau lebih dan tidak mampu, negara wajib menyediakan pengacara secara cuma-cuma.

Kenapa Pendamping Hukum Penting?

Pendamping hukum bukan untuk menghalangi penyidikan, melainkan:

🇲🇨Menjaga agar prosedur berjalan benar

🇲🇨Melindungi hak tersangka

🇲🇨Mencegah salah tafsir dalam BAP

🇲🇨Menjaga keseimbangan kekuasaan antara negara dan warga

Pengacara bukan musuh polisi. Justru keberadaan penasihat hukum membantu aparat bekerja lebih profesional dan menghindari kesalahan prosedur yang bisa merugikan semua pihak.

4. Hak Menghubungi Keluarga atau Orang Terpercaya (Pasal 60 KUHAP)

Saat ditangkap, seseorang tidak boleh diputus dari dunia luar.

Aturan Hukumnya:

Pasal 60 KUHAP menjamin hak tersangka untuk:

🇲🇨Memberi tahu keluarga

🇲🇨Menghubungi orang kepercayaan

🇲🇨Mengabarkan penangkapan dan penahanan

Hak ini penting agar:

🇲🇨Tidak terjadi “penahanan diam-diam”

🇲🇨Keluarga bisa membantu pendampingan hukum

🇲🇨Kondisi tersangka tetap terpantau

Keterbukaan ini justru melindungi aparat dari tuduhan negatif, karena semua proses bisa diawasi secara wajar.

5. Hak atas Perlakuan Manusiawi (Due Process of Law)

Ini adalah prinsip besar yang menjadi roh KUHAP dan dipertegas dalam KUHAP baru.

Maknanya:

🇲🇨Tersangka bukan penjahat, tapi subjek hukum

🇲🇨Martabat manusia tetap harus dihormati

🇲🇨Tidak boleh ada penyiksaan, pelecehan, atau perlakuan tidak manusiawi

Negara hukum diukur bukan dari kerasnya hukuman, tetapi dari adab dalam prosesnya.

Polisi yang menghormati HAM justru memperkuat kepercayaan publik dan legitimasi institusi.

Apa yang Harus Dilakukan Saat Ditangkap Polisi?

Agar hak-hak di atas benar-benar terlindungi, berikut langkah praktis yang bisa dilakukan:

✔ Tetap Tenang dan Kooperatif

Panik hanya memperkeruh situasi.

✔ Tanyakan Dasar Hukum Penangkapan

Ini hak, bukan pembangkangan.

✔ Minta Pendampingan Penasihat Hukum

Sejak awal, bukan setelah masalah muncul.

✔ Jangan Menandatangani Dokumen Jika Ada Tekanan

BAP yang dipaksakan bisa merugikan dirimu sendiri.

✔ Catat Identitas Petugas dan Waktu Kejadian

Ini penting jika terjadi sengketa prosedur.

✔ Laporkan Jika Ada Kekerasan atau Pelanggaran

Negara menyediakan mekanisme pengaduan.

KUHAP Baru: Penegasan Bahwa HAM Tidak Bisa Dikorbankan

KUHAP baru membawa satu pesan kuat:

> Penegakan hukum tidak boleh mengorbankan hak asasi manusia.

Ini adalah langkah maju menuju sistem hukum yang:

🇲🇨Lebih transparan

🇲🇨Lebih akuntabel

🇲🇨Lebih berkeadilan

Kesimpulan: Taat Hukum Bukan Berarti Kehilangan Hak

Menjadi warga negara yang patuh hukum bukan berarti pasrah tanpa perlindungan. Justru hak hukum harus dijaga sejak detik pertama penangkapan, agar keadilan tidak hanya ditegakkan, tetapi juga dirasakan.

Masyarakat yang sadar haknya akan melahirkan aparat yang lebih profesional. Dan aparat yang profesional akan membangun kepercayaan publik yang kokoh.

Itulah esensi negara hukum yang sehat: tegas, adil, dan manusiawi.