Cara Mata Elang Dapat Data Nasabah dengan Mudah dalam Hitungan Detik

Selama ini kita sibuk menyalahkan “mata elang” di lapangan. Mereka dianggap biang kerok penarikan paksa, intimidasi, bahkan perampasan kendaraan. Tapi jarang ada yang berani menunjuk satu aktor penting di balik kekacauan ini: pembuat aplikasi pelacak nopol itu sendiri.

Aplikasi seperti BestMatel bukan sekadar alat bantu kerja. Ia adalah pabrik data sensitif yang dilepas bebas ke ruang publik, tanpa kontrol, tanpa verifikasi ketat, tanpa tanggung jawab moral. Dan ini sangat berbahaya.

Bayangkan logikanya:

Siapa pun—bukan hanya debt collector resmi—cukup modal HP, nomor telepon, dan beberapa puluh ribu rupiah, sudah bisa mengakses jutaan data kendaraan warga. Nama pemilik, nomor rangka, nomor mesin, leasing, sampai status cicilan. Data yang seharusnya dijaga ketat, malah dijual seperti pulsa.

Ini bukan lagi soal penagihan kredit.

Ini soal keamanan warga negara.

Ketika aplikasi semacam ini bisa diakses oleh siapa saja, maka garis antara penagih utang dan perampok jalanan menjadi kabur. Dengan data di tangan, pelaku cukup mengaku “matel”, lalu memberhentikan kendaraan di jalan. Warga sipil tidak punya cara membedakan: ini petugas resmi atau penjahat bermodus aplikasi.

Yang paling problematik:

👉 Pembuat aplikasi tahu betul risikonya, tapi tetap memilih model bisnis ini.

👉 Akses data dibuka lebar karena ada uang langganan.

👉 Semakin banyak data bocor, semakin laris aplikasinya.

Ini bukan kelalaian. Ini kesengajaan yang dibungkus teknologi.

Dalih “ini kebutuhan leasing” juga tidak bisa diterima mentah-mentah. Kalau proses hukum dianggap lambat, solusinya bukan membuka data pribadi jutaan orang ke publik. Negara tidak boleh kalah oleh logika efisiensi bisnis yang mengorbankan hak warga.

Pengamat siber sudah jelas menyebut: ini melanggar UU Perlindungan Data Pribadi. Artinya, masalahnya bukan di mata elang saja, tapi di sumber kebocoran dan pihak yang memonetisasi kebocoran itu.

Jika hari ini pembuat aplikasi dibiarkan lolos, besok kita akan hidup di negeri di mana:

🚫Data pribadi bisa dibeli murah

🚫Jalan raya jadi ruang intimidasi

🚫Warga selalu dalam posisi tersangka

Pertanyaannya sederhana:

Kenapa pembuat aplikasi belum disentuh hukum, sementara korban terus bertambah?

Kalau negara serius melindungi warganya, maka yang pertama ditutup bukan jalanan, tapi keran data.

Karena teror di jalan tidak lahir dari mata elang semata,

tapi dari aplikasi yang menjadikan data rakyat sebagai komoditas.