Wacana Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto Picu Perdebatan

Rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto, kembali memantik perdebatan tajam di publik 🗣️.

Isu ini menimbulkan pro dan kontra dari berbagai kalangan — mulai dari akademisi, tokoh agama, hingga para aktivis HAM.

Sebagian pihak menilai Soeharto layak mendapat penghargaan tersebut karena jasa besarnya dalam membangun bangsa 🇮🇩.
Namun di sisi lain, banyak yang menolak dengan alasan adanya pelanggaran HAM dan praktik korupsi selama masa pemerintahannya ⚖️.

🛒 Beli di Shopee 🛒 Beli di Tiktok 🛒 Beli di Lazada

🏛️ Usulan Resmi dari Partai Golkar

Gagasan ini pertama kali disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar, sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, ketika bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.

“Kami sudah mengajukan Pak Harto sebagai pahlawan nasional lewat mekanisme rapat DPP Partai Golkar,” ujar Bahlil, Senin (3/11/2025).

Menurutnya, Presiden Prabowo menyambut aspirasi tersebut dengan terbuka dan akan mempertimbangkannya melalui jalur resmi pemerintahan 🤝.

🎓 Dukungan dari Akademisi

Sejumlah akademisi di Bali turut menyatakan dukungan.
Ni Made Adi Novayanti, dosen Universitas Dwijendra, menilai Soeharto telah memberi kontribusi besar bagi stabilitas politik dan kemajuan ekonomi nasional 💼.

“Kalau dilihat secara objektif, beliau memimpin kita puluhan tahun dan banyak hal yang telah dibangun,” ujarnya.

Nova juga mengingatkan agar media bersikap netral dan tidak memperkeruh suasana 📰, sebab isu ini sensitif dan berpotensi memecah masyarakat.

Pandangan serupa disampaikan oleh I Gede Nandya Oktora dari Universitas Udayana.
Ia menyebut, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pemimpinnya, meski keputusan akhir tetap di tangan pemerintah 🏛️.

🙏 Dukungan dari Tokoh Agama

Beberapa tokoh keagamaan turut mendukung.
Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh, menyebut semua mantan presiden layak mendapat penghargaan atas jasa mereka bagi bangsa.

Dukungan juga datang dari NU dan Muhammadiyah.
Gus Fahrur dari PBNU menilai Soeharto berperan penting dalam stabilisasi nasional, sementara Dadang Kahmad dari Muhammadiyah menilai pengabdiannya sejak masa revolusi hingga pembangunan layak diapresiasi 🌾.

🚫 Gelombang Penolakan dari Aktivis dan Akademisi

Namun, tidak semua pihak sepakat.
Sekitar 500 aktivis dan akademisi berkumpul di Kantor LBH Jakarta untuk menolak keras pemberian gelar tersebut ✊.

Usman Hamid, Direktur Amnesty International Indonesia, menyebut ada empat alasan utama penolakan:

Pelanggaran HAM berat selama 32 tahun kekuasaan,
Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN),
Pembatasan kebebasan berpendapat,
Ketimpangan sosial dan ekonomi yang tajam ⚖️.

Koalisi masyarakat sipil bahkan telah mengirim surat resmi kepada Presiden Prabowo dan siap menempuh jalur hukum jika pemerintah tetap melanjutkan proses penganugerahan tersebut 📜.

✝️ Romo Magnis: "Soeharto Tidak Layak Disebut Pahlawan"

Franz Magnis Suseno, Guru Besar Filsafat STF Driyarkara, juga menyuarakan penolakannya.
Menurutnya, jasa dalam pembangunan belum cukup untuk menyandang gelar pahlawan nasional.

“Pahlawan sejati adalah mereka yang berjuang tanpa pamrih dan tidak melakukan pelanggaran etika,” tegasnya.

Romo Magnis menilai Soeharto bertanggung jawab atas pelanggaran HAM berat, termasuk tragedi 1965–1966 dan penembakan misterius di era 1980-an 😔.
Ia juga menyoroti dugaan korupsi besar yang memperkaya keluarga dan kroninya 💰.

📚 Sejarawan: Waspadai Pemutihan Sejarah

Asvi Warman Adam, sejarawan terkemuka, menilai wacana ini berpotensi menjadi bagian dari penulisan ulang sejarah nasional yang bisa mengaburkan fakta-fakta kekerasan masa lalu ⚠️.
Menurutnya, perlu kewaspadaan agar sejarah tidak dijadikan alat legitimasi politik.

👩‍👧 Tanggapan dari Cucu Soeharto

Danty I Purnamasari, cucu Soeharto, menanggapi pro-kontra ini dengan tenang.
Ia mengakui kakeknya bukan tanpa kesalahan, namun menegaskan bahwa Soeharto juga punya banyak kontribusi positif, seperti program swasembada pangan dan penyuluhan pertanian Capir 🌾.

“Namanya manusia tidak luput dari kesalahan. Tapi beliau sudah membangun negeri ini selama 32 tahun,” ujarnya dengan harap.

Danty pun berharap pemerintah dapat menghargai jasa kakeknya dengan memberi gelar Pahlawan Nasional 🙏.

⚖️ Kesimpulan

Wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto kini berada di persimpangan antara penghormatan atas jasa dan penegakan nilai keadilan sejarah 🕊️.
Apapun keputusan akhirnya, publik berharap proses ini berjalan transparan, objektif, dan tidak melupakan luka masa lalu.

Berikut daftar 10 tokoh yang dianugerahi gelar Pahlawan Nasional 2025 oleh Prabowo Subianto beserta reaksi publik terkait keputusan tersebut:

📋 Daftar Tokoh

Abdurrahman Wahid (Gus Dur) — dari Jawa Timur.
Soeharto — Presiden ke-2 RI, dari Jawa Tengah.
Marsinah — aktivis buruh dari Jawa Timur.
Mochtar Kusumaatmadja — diplomat/ahli hukum dari Jawa Barat.
Rahmah El Yunusiyyah — tokoh pendidikan Islam dari Sumatera Barat.
Sarwo Edhie Wibowo — mantan Jenderal TNI (Purn) dari Jawa Tengah.
Sultan Muhammad Salahuddin — dari Nusa Tenggara Barat.
Syaikhona Muhammad Kholil — ulama besar dari Jawa Timur.
Tuan Rondahaim Saragih — tokoh perjuangan dari Sumatera Utara.
Zainal Abidin Syah — dari Maluku Utara.

🗣️ Reaksi Publik

Keputusan penganugerahan tersebut memicu pro dan kontra: di satu pihak dianggap sebagai bentuk penghargaan atas jasa-jasa tokoh bangsa, di pihak lain dikritik sebagai potensi revisi sejarah terutama terkait masa pemerintahan Soeharto.
Beberapa aktivis HAM dan kelompok masyarakat sipil menyatakan keberatan karena aspek pelanggaran HAM dan korupsi yang terkait dengan Soeharto.
Pemerintah menyebut bahwa seluruh nama telah melalui mekanisme resmi dan memenuhi kriteria yang ditetapkan.

MallGede