Pengemudi Ojol Siantar Akhirnya Didaftarkan BLTS Kesra Setelah Videonya Ramai, Warga Lain Mulai Bertanya–tanya

Pematangsiantar – Setelah sekian lama merasa tak terdengar, keluhan seorang pengemudi ojek online asal Siantar akhirnya menggema luas di media sosial. Video yang diunggah akun Facebook bernama Dina Girsang memperlihatkan sang suami, Darma Washinton Munthe, mengungkapkan kekesalannya karena tak kunjung menerima Bantuan Langsung Tunai Subsidi (BLTS) Kesra, meski kondisi ekonomi keluarganya jauh dari kata mapan. Mereka tinggal di kontrakan sederhana dan sepenuhnya bergantung pada penghasilan ojek online yang tak menentu.

Video tersebut langsung memantik perhatian publik—bahkan banyak warganet mempertanyakan bagaimana mungkin seseorang dengan kondisi demikian bisa terlewat dari daftar penerima bantuan, sementara tak sedikit pihak lain yang hidup berkecukupan justru tercatat sebagai penerima. Gelombang komentar pun bermunculan, sebagian menyebut sistem pendataan masih “misterius” dan tidak transparan.

Tak lama setelah menjadi viral, Darma dipanggil menghadiri pertemuan klarifikasi yang melibatkan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kota Pematangsiantar, pihak Kecamatan Siantar Timur, serta Pemerintah Kelurahan Asuhan. Mediasi berlangsung di Kantor Lurah Asuhan, Sabtu (22/11/2025), dan menjadi ruang untuk menjelaskan mengapa nama Darma belum tercantum sebagai penerima BLTS Kesra.

Dalam pertemuan tersebut, Darma mengungkapkan bahwa ia sebenarnya sudah pernah menerima beberapa bentuk bantuan, seperti KIS/BPJS Kesehatan, bantuan tali asih dari kecamatan, serta bantuan pangan. Namun menurutnya, semua itu belum cukup untuk menutup kebutuhan hidup keluarganya—dan tetap tidak menjawab mengapa BLTS Kesra belum ia dapatkan. Pernyataannya membuat suasana dialog beberapa kali menghangat.

Hasil koordinasi antarinstansi akhirnya menghasilkan keputusan: Darma dipastikan akan masuk dalam daftar penerima BLTS Kesra pada Tahun Anggaran 2026. Penjelasan mengenai proses verifikasi, tahapan administrasi, dan alasan keterlambatan pendataan turut dipaparkan, meski beberapa warga menilai penjelasan itu terdengar seperti “jawaban template bertahun-tahun”.

Pihak kelurahan juga mengusulkan agar Darma kembali menerima bantuan pangan beras pada tahap penyaluran selanjutnya. Pemerintah menyampaikan imbauan agar warga aktif melapor jika merasa terlewat dalam pendataan bantuan.

“Kami terus memberikan pelayanan sesuai prosedur, dan warga diharapkan berkoordinasi langsung dengan kelurahan terkait program bantuan yang tersedia,” ujar Lurah Asuhan, Amdani Simbolon.

Namun, setelah kasus ini mencuat, justru muncul fenomena baru: warga lain mulai ikut mempertanyakan keakuratan pendataan bantuan di lingkungannya, khawatir bahwa yang berhak justru terlewat, sementara yang hidup nyaman malah lolos sebagai penerima.

Publik kini menanti—apakah kasus Darma menjadi pengecualian karena viral, atau justru membuka kotak pandora lebih besar soal penyaluran bantuan sosial?