Lagi, Warga Asahan Meninggal di Kamboja, Diperas Rp 40 Juta, Disetrum dan Diperjualbelikan

Kasus tragis Azwar, seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) berusia 32 tahun asal Asahan, yang meninggal dunia di Kamboja dalam keadaan yang sangat mencurigakan. Kasus ini menyoroti modus operandi perdagangan manusia yang semakin kompleks dan brutal, serta tantangan besar yang dihadapi keluarga korban dalam mencari keadilan dan memulangkan jenazah.

Azwar dilaporkan meninggal dunia dengan alasan "lompat dari lantai 3," sebuah klaim yang ditolak keras oleh keluarganya karena dianggap tidak masuk akal. Kondisi jenazah korban hingga saat ini belum diketahui secara pasti oleh keluarga. Azwar awalnya diiming-imingi pekerjaan sebagai penyanyi di Malaysia dengan janji upah 800 dolar AS atau setara Rp 13 juta. Namun, alih-alih diberangkatkan ke Malaysia, ia justru dikirim secara ilegal ke Kamboja pada April 2025 dan dipaksa bekerja di sebuah perusahaan scammer. Di sana, ia tidak hanya dieksploitasi, tetapi juga diperjualbelikan kepada perusahaan-perusahaan lain di sekitar Kamboja, terutama ketika ia sakit atau tidak memenuhi target kerja.

Puncak dari eksploitasi ini adalah permintaan uang tebusan sebesar Rp 40 juta kepada keluarganya agar Azwar bisa dipulangkan ke Indonesia. Adiknya sempat mentransfer Rp 15 juta sebagai uang muka, namun setelah itu Azwar tidak bisa dihubungi lagi. Keluarga Azwar kini menghadapi kendala besar dalam pemulangan jenazah, terutama karena status keberangkatan Azwar yang ilegal ("beda jurusan"). Biaya yang dibutuhkan untuk memulangkan jenazah secara mandiri mencapai Rp 160 juta, jumlah yang sangat memberatkan. Keluarga sangat berharap pemerintah dapat membantu proses pemulangan jenazah korban ke kampung halaman.

Kasus Azwar menggarisbawahi kerentanan sistemik yang dihadapi oleh pekerja migran tidak berdokumen. Fakta bahwa pemulangan jenazah Azwar menjadi sulit karena ia berangkat secara ilegal menunjukkan bahwa individu yang berada di luar jalur formal perlindungan pemerintah menjadi target utama bagi para pelaku perdagangan manusia. Status tidak resmi ini mempersulit upaya penyelamatan, bantuan hukum, dan repatriasi oleh saluran resmi seperti Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), menciptakan dilema yang tak terpecahkan bagi para korban dan keluarga mereka.

Selain itu, pengalaman Azwar yang dipaksa bekerja di "perusahaan scammer" dan kemudian "diperjualbelikan" kepada entitas lain di Kamboja, menunjukkan bahwa ini bukan sekadar penipuan pekerjaan biasa. Ini adalah operasi perdagangan manusia yang canggih, di mana perusahaan-perusahaan tersebut berfungsi sebagai kedok untuk kerja paksa, memaksa individu untuk terlibat dalam penipuan daring. Praktik "jual beli" korban ini menegaskan bahwa individu diperlakukan sebagai komoditas, bukan karyawan, yang mengindikasikan adanya sindikat kriminal terorganisir yang terlibat dalam perbudakan modern. Ini menunjukkan adanya industri yang luas dan menguntungkan yang memangsa individu-individu yang rentan.

II. Identitas Korban dan Latar Belakang

Azwar, seorang pria berusia 32 tahun, adalah warga negara Indonesia asal Asahan yang menjadi korban dalam kasus eksploitasi dan perdagangan manusia ini. Informasi mengenai latar belakangnya menunjukkan bahwa ia adalah seorang individu yang mencari peluang ekonomi yang lebih baik di luar negeri.

Azwar terpikat oleh janji pekerjaan sebagai penyanyi di Malaysia, dengan tawaran upah yang sangat menggiurkan, yaitu 800 dolar AS atau setara dengan Rp 13 juta. Jumlah ini kemungkinan besar merupakan daya tarik yang signifikan, menjanjikan peningkatan taraf hidup yang substansial bagi dirinya dan keluarganya. Daya tarik finansial semacam ini seringkali menjadi celah yang dimanfaatkan oleh sindikat perdagangan manusia untuk memancing calon korban.

Penawaran pekerjaan sebagai "penyanyi di Malaysia dengan upah 800 dolar" merupakan taktik umpan dan tukar yang umum digunakan oleh para pelaku perdagangan manusia. Mereka sering menargetkan individu dengan keterampilan atau aspirasi tertentu, seperti di bidang seni pertunjukan, dan menawarkan peluang yang tampak menguntungkan namun tidak realistis di luar negeri. Detail spesifik ini mengindikasikan pola operasi jaringan kriminal yang memanfaatkan impian dan kerentanan ekonomi seseorang, bukan sekadar menawarkan pekerjaan buruh umum. Hal ini menyoroti tingkat kecanggihan dalam fase perekrutan perdagangan manusia.

III. Kronologi Penipuan dan Eksploitasi

Perjalanan Azwar menuju eksploitasi dimulai pada April 2025, ketika ia diberangkatkan oleh seorang pria berinisial "A" dari Medan. Individu ini diduga berperan sebagai perekrut atau fasilitator lokal yang menjadi jembatan awal bagi Azwar menuju jerat perdagangan manusia. Alih-alih menuju Malaysia sesuai janji, Azwar justru dialihkan secara paksa ke Kamboja. Pengalihan tujuan ini merupakan indikasi jelas dari tindakan perdagangan manusia yang telah direncanakan sejak awal.

Setibanya di Kamboja, Azwar dipaksa bekerja di sebuah "perusahaan scammer". Hal ini menyiratkan keterlibatannya dalam kegiatan penipuan daring atau aktivitas ilegal lainnya yang menjadi inti bisnis perusahaan tersebut. Kondisi kerjanya sangat brutal, di mana Azwar "diperjualbelikan kepada perusahaan-perusahaan lain di sekitar Kamboja". Detail yang mengejutkan ini menunjukkan bahwa Azwar diperlakukan sebagai komoditas, dibeli dan dijual antar entitas kriminal yang berbeda. Praktik jual beli ini terjadi terutama ketika Azwar "sakit dan tidak memenuhi target kerja," menyoroti kondisi kerja yang tidak manusiawi dan pengabaian total terhadap kesejahteraan korban.

Eksploitasi Azwar semakin parah ketika ia berhasil menghubungi keluarganya dan meminta uang tebusan sebesar Rp 40 juta agar bisa pulang ke Indonesia. Adiknya, dalam keputusasaan, mentransfer Rp 15 juta sebagai uang muka. Namun, setelah pembayaran sebagian tersebut, Azwar tidak bisa dihubungi lagi, sebuah indikasi kuat bahwa para pelaku tidak memiliki niat untuk membebaskannya.

Fakta bahwa Azwar "diperjualbelikan" merupakan indikator penting dari perdagangan manusia yang parah, melampaui sekadar eksploitasi tenaga kerja menjadi bentuk perbudakan modern. Praktik ini dirancang untuk memaksimalkan keuntungan bagi para pelaku sambil memperkuat ketidakberdayaan korban. Ini juga sangat mempersulit pihak berwenang dalam melacak korban, karena mereka terus-menerus dipindahkan antara lokasi dan "pemilik" yang berbeda, menunjukkan jaringan kriminal yang sangat cair dan adaptif.

Permintaan uang tebusan sebesar Rp 40 juta setelah Azwar sudah dieksploitasi menunjukkan strategi keuntungan berlapis bagi para pelaku perdagangan manusia. Mereka tidak hanya meraup keuntungan dari kerja paksa tetapi juga memanfaatkan keputusasaan keluarga korban. Pembayaran sebagian yang diikuti dengan hilangnya kontak menunjukkan bahwa "tebusan" itu bukan untuk pembebasan, melainkan bentuk eksploitasi lain yang dirancang untuk memeras lebih banyak uang sambil mempertahankan kendali atas korban. Taktik ini memangsa kerentanan emosional dan finansial keluarga.

Keterlibatan "seorang pria berinisial A dari Medan" yang memberangkatkan Azwar menunjukkan adanya jaringan perekrutan domestik yang menjadi mata rantai awal bagi sindikat perdagangan manusia internasional. Fasilitator lokal ini adalah penghubung penting dalam rantai kejahatan, seringkali beroperasi tanpa hambatan di dalam komunitas. Hal ini menggarisbawahi perlunya upaya penegakan hukum yang lebih kuat di titik asal, bukan hanya di negara tujuan, untuk membongkar seluruh operasi.

IV. Kematian dan Kondisi Jenazah

Kabar kematian Azwar diterima oleh keluarganya dengan alasan yang disampaikan adalah "lompat dari lantai 3". Namun, keluarga Azwar secara tegas menyatakan bahwa alasan tersebut "tidak masuk akal". Kecurigaan keluarga semakin diperkuat oleh fakta bahwa mereka "belum mengetahui bagaimana kondisi jenazah korban" hingga saat ini. Ketiadaan informasi yang transparan mengenai kondisi fisik jenazah memicu dugaan kuat adanya kejanggalan atau bahkan tindak kekerasan yang berujung pada kematian Azwar.

Ketidakpercayaan keluarga terhadap narasi "lompat dari lantai 3," ditambah dengan ketakutan seorang tiktoker yang ingin membantu namun khawatir akan "disetrum oleh bos Azwar" , sangat mengindikasikan bahwa kematian Azwar bukanlah bunuh diri, melainkan kemungkinan besar akibat kekerasan, penyiksaan, atau tekanan ekstrem. Ini adalah pola yang sering terjadi dalam kasus eksploitasi tenaga kerja dan perdagangan manusia yang parah, di mana korban yang menolak atau gagal memenuhi target dapat menghadapi hukuman brutal yang terkadang berujung pada kematian. Kurangnya informasi mengenai kondisi jenazah semakin memperkuat dugaan adanya upaya menutupi kebenaran.

Fakta bahwa keluarga tidak memiliki informasi tentang kondisi jenazah Azwar, meskipun KBRI telah diberitahu , menunjukkan kurangnya transparansi dan akuntabilitas yang serius dari pihak berwenang atau entitas kriminal di Kamboja. Opasitas ini sangat menyulitkan keluarga untuk mencari keadilan dan bagi pemerintah Indonesia untuk melakukan penyelidikan menyeluruh, menyoroti tantangan dalam kerja sama internasional untuk kasus-kasus sensitif semacam ini.

V. Upaya dan Kendala Keluarga

Dalam keputusasaan, keluarga Azwar telah melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan bantuan. Mereka sempat mencoba meminta bantuan kepada seorang tiktoker, sebuah langkah yang menunjukkan betapa putus asanya mereka mencari saluran non-tradisional ketika jalur resmi terasa sulit diakses atau lambat. Namun, tiktoker tersebut menolak, mengungkapkan ketakutannya akan "disetrum oleh bos Azwar". Detail yang mengerikan ini menggarisbawahi sifat berbahaya dan kejam dari organisasi kriminal yang terlibat. Pihak KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) di Kamboja sendiri telah diberitahu mengenai kematian Azwar.

Meskipun demikian, keluarga menghadapi kendala besar dalam pemulangan jenazah. Hambatan utama adalah status keberangkatan Azwar yang "ilegal (beda jurusan)". Status tidak berdokumen ini mempersulit bantuan resmi dari pemerintah untuk proses repatriasi. Lebih lanjut, keluarga diinformasikan bahwa biaya yang dibutuhkan untuk memulangkan jenazah secara mandiri sangat besar, mencapai Rp 160 juta. Jumlah ini hampir tidak mungkin dipenuhi oleh sebagian besar keluarga pekerja migran. Oleh karena itu, keluarga Azwar kini memohon bantuan pemerintah untuk memulangkan jenazah korban ke kampung halaman.

Ketakutan tiktoker untuk "disetrum" oleh bos Azwar merupakan peringatan keras tentang bahaya ekstrem yang ditimbulkan oleh organisasi kriminal ini. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok-kelompok ini tidak hanya mengeksploitasi korban tetapi juga mengintimidasi siapa pun yang mencoba membantu, menciptakan iklim ketakutan yang menghambat upaya penyelamatan dan penyebaran informasi. Ini mengindikasikan jaringan kriminal yang kuat dan kejam yang beroperasi dengan impunitas yang nyata.

Biaya sebesar Rp 160 juta untuk repatriasi mandiri merupakan jumlah yang sangat besar bagi sebagian besar keluarga di Indonesia, terutama mereka yang berasal dari daerah pedesaan di mana anggota keluarganya mencari nafkah di luar negeri karena kesulitan ekonomi. Hambatan finansial ini secara efektif menjebak jenazah korban di luar negeri, menambah penderitaan emosional dan finansial yang luar biasa bagi keluarga. Ini menyoroti kesenjangan kritis dalam mekanisme dukungan pemerintah bagi korban perdagangan manusia, khususnya bagi pekerja yang tidak berdokumen.

Meskipun status "keberangkatan ilegal" Azwar mempersulit repatriasi resmi, gravitasinya situasi (kematian akibat eksploitasi) menuntut respons kemanusiaan. Permohonan keluarga untuk bantuan pemerintah menggarisbawahi bahwa terlepas dari statusnya, warga negara yang menjadi korban kejahatan semacam itu membutuhkan perlindungan dan bantuan negara. Hal ini menunjukkan perlunya pemerintah untuk menetapkan protokol repatriasi yang lebih kuat dan tidak memandang status, untuk korban eksploitasi parah dan perdagangan manusia, mengakui bahwa status tidak berdokumen seringkali merupakan konsekuensi dari perdagangan itu sendiri, bukan pilihan.

VI. Poin-Poin Penting dan Implikasi

Kasus Azwar adalah contoh nyata dari perdagangan manusia dan perbudakan modern, di mana janji palsu berujung pada kerja paksa, eksploitasi, dan pada akhirnya, kematian. Praktik "jual beli" individu adalah ciri khas perbudakan modern. Insiden ini menggarisbawahi kerentanan ekstrem calon pekerja migran, terutama mereka yang mencari jalur tidak resmi karena kurangnya informasi atau keputusasaan. Keterlibatan "perusahaan scammer" dan kekerasan yang tersirat (ketakutan akan disetrum, kematian yang mencurigakan) mengungkapkan sifat berbahaya dan kriminal dari operasi ini di Kamboja. Kesulitan yang dihadapi keluarga dalam memulangkan jenazah dan mencari jawaban menyoroti masalah sistemik dalam kerja sama lintas batas dan perlindungan warga negara di luar negeri.

Kasus Azwar, khususnya penipuan yang mengarahkannya ke Kamboja untuk bekerja di "perusahaan scammer" dan praktik "jual beli" di antara perusahaan-perusahaan tersebut, sejalan dengan banyak laporan yang menunjukkan Kamboja sebagai pusat baru perdagangan manusia untuk kerja paksa dalam operasi penipuan daring. Kasus ini kemungkinan besar bukan insiden terisolasi, melainkan gejala dari fenomena kriminal regional yang lebih besar. Penyebutan "perusahaan scammer" dan praktik "diperjualbelikan" menunjukkan adanya industri gelap yang spesifik dan mapan.

Seluruh narasi, mulai dari janji pekerjaan palsu hingga kerja paksa, penjualan kembali, dan pemerasan berikutnya, menggambarkan model bisnis yang lengkap dan berkelanjutan bagi para pelaku perdagangan manusia. Mereka memperoleh keuntungan di setiap tahap: dari biaya perekrutan (tersirat dari fasilitator lokal), dari kerja paksa itu sendiri, dan dari keluarga korban yang putus asa melalui tuntutan tebusan. Pendekatan sistematis ini menunjukkan adanya perusahaan kriminal yang sangat terorganisir dan menguntungkan yang akan terus beroperasi kecuali jika dibongkar secara komprehensif.

Penyebutan eksplisit "berangkat secara ilegal (beda jurusan)" sebagai hambatan untuk repatriasi menyoroti kesenjangan kebijakan yang kritis. Meskipun pemerintah sering memprioritaskan pekerja migran formal, kasus ini menggarisbawahi bahwa status tidak berdokumen seringkali muncul dari tindakan perdagangan itu sendiri (misalnya, dialihkan dari tujuan yang dijanjikan). Hal ini menciptakan celah hukum dan logistik yang dieksploitasi oleh para pelaku perdagangan manusia, meninggalkan korban tanpa perlindungan negara yang memadai dan membuat keluarga mereka menanggung beban konsekuensi. Situasi ini menuntut evaluasi ulang tentang bagaimana status "tidak berdokumen" memengaruhi akses terhadap bantuan kemanusiaan bagi korban kejahatan.

Implikasi Lebih Luas

 * Kebutuhan Mendesak untuk Kesadaran Publik: Ada kebutuhan kritis untuk kampanye kesadaran publik yang luas di Indonesia, terutama di daerah-daerah dengan tingkat emigrasi tinggi, tentang bahaya spesifik tawaran pekerjaan penipuan daring di Kamboja dan negara-negara Asia Tenggara lainnya.

 * Penguatan Perlindungan Pra-Keberangkatan: Diperlukan pemeriksaan yang lebih ketat terhadap agen perekrutan dan edukasi pra-keberangkatan yang lebih kuat untuk mencegah individu jatuh ke dalam skema semacam itu.

 * Kerja Sama Internasional dan Penegakan Hukum: Kasus ini menyerukan kerja sama diplomatik dan penegakan hukum yang lebih kuat antara Indonesia dan Kamboja untuk membongkar jaringan perdagangan manusia ini, menyelamatkan korban, dan menuntut para pelaku.

 * Mekanisme Repatriasi Pemerintah: Pemerintah Indonesia harus meninjau dan memperkuat mekanismenya untuk membantu repatriasi korban perdagangan manusia, terlepas dari status keberangkatan awal mereka, mengakui keharusan kemanusiaan.

 * Perlindungan untuk Pekerja Tidak Berdokumen: Evaluasi ulang kebijakan mengenai pekerja migran tidak berdokumen diperlukan untuk memastikan bahwa status mereka tidak menghalangi mereka untuk menerima perlindungan dan bantuan penting ketika mereka menjadi korban kejahatan serius.